transparanlampung.com///BandarLampung---Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkolaborasi dengan Bank Indonesia menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) TPID dan TP2DD 2025 di Bandar Lampung.
Rakorda ini bertujuan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Lampung.Senin (1/9/2025)
Mewakili Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bani Ispriyanto menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat sangat penting dalam mengendalikan inflasi serta mempercepat digitalisasi untuk mendukung ekonomi daerah,” ujar Bani.
Ia menyebut, hingga Juli 2025 inflasi Lampung tercatat 1,41% (year-to-date) dan masih terkendali berkat sejumlah program pengendalian harga, seperti operasi pasar, peningkatan produktivitas pertanian, kerja sama antar daerah, serta edukasi pengelolaan harga pangan.
Lampung juga mencatat kemajuan di bidang digitalisasi. Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah telah mencapai 97,5%, meskipun penggunaan transaksi tunai di masyarakat masih mendominasi.
“Pemprov Lampung terus mendorong percepatan digitalisasi dengan meningkatkan literasi pembayaran non-tunai, memperkuat peran BPD Lampung sebagai bank RKUD, serta mengembangkan kapasitas SDM perangkat daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi.
Ia mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov Lampung meski menghadapi berbagai tantangan, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan SDM, dan infrastruktur untuk mendukung layanan non-tunai dan perbankan digital.
Dalam rakorda ini, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) juga memberikan masukan strategis, diantaranya perbaikan tata niaga distribusi pangan agar lebih transparan dan efisien, optimalisasi penyaluran Sistem Pengendalian Harga Pangan (SPHP), penguatan posko inflasi digital, serta kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrem terhadap ketahanan pangan.(**)
0 Komentar