transparanlampung.com//Bandar Lampung — Koalisi GERAM (Gerakan Rakyat Penggugat) berencana menggelar aksi orasi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Tugu Gajah, dan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam waktu dekat. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan banyaknya proyek infrastruktur yang bermasalah di kota tersebut, yang dinilai merugikan masyarakat dan menunjukkan lemahnya pengawasan dinas terkait.
Ketua Umum LSM GAMAPELA, Toni Bakri, menjelaskan bahwa pihaknya selama ini melakukan pemantauan dan investigasi lapangan terhadap berbagai proyek di Bandar Lampung. Hasil pantauan menunjukkan banyak indikasi kejanggalan, mulai dari kualitas pengerjaan yang diragukan, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga kurangnya transparansi anggaran
“Dari hasil investigasi dan pantauan kami, terlalu banyak proyek yang disinyalir bermasalah. Ada beton yang kualitasnya diragukan, pekerjaan asal-asalan, hingga proyek yang tidak jelas progres dan pengawasannya. Hal ini jelas merugikan masyarakat,” ujar Toni Bakri, Rabu.(19/11/2025)
Menurut Toni, proyek-proyek yang bermasalah tersebut tersebar di berbagai titik di kota, mulai dari perbaikan jalan lingkungan hingga pembangunan fasilitas publik. Ia mencontohkan Jalan Lematang–Batas Kota Bandar Lampung, yang meskipun baru selesai pengerjaannya, terdapat indikasi ketidaksesuaian standar kualitas beton dan pengawasan yang lemah.
“Kami menemukan ada beberapa titik yang retak dan tidak rata hanya beberapa minggu setelah pengerjaan selesai. Ini menunjukkan pengawasan Dinas PU tidak berjalan maksimal,” tambah Toni.
Berdasarkan temuan tersebut, Toni menegaskan pihaknya mendesak Wali Kota Bandar Lampung untuk segera mencopot Kepala Dinas PU, Dedy Sutioso, karena dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan dan tanggung jawabnya.
“Jika persoalan ini dibiarkan, pembangunan kota akan terus merugikan masyarakat. Kami meminta Wali Kota mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kadis PU,” tegas Toni Bakri.
Koalisi GERAM sendiri merupakan gabungan dari beberapa lembaga, yaitu GAMAPELA, BALAK, SEKAP, dan FPLAK. Mereka menilai dugaan masalah di Dinas PU tidak bisa dianggap ringan dan harus menjadi perhatian serius, termasuk bagi aparat penegak hukum.
Rencana aksi orasi yang akan digelar di tiga titik tersebut, yakni Dinas PU, Tugu Gajah, dan Kejaksaan Tinggi Lampung, disebut sebagai langkah awal untuk menekan pemerintah kota agar transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur segera ditegakkan. Koalisi ini juga berencana membawa sejumlah bukti temuan investigasi ke pihak Kejaksaan Tinggi sebagai upaya memicu penindakan hukum jika ada indikasi penyimpangan serius.
Selain itu, koalisi GERAM menegaskan akan terus memantau seluruh proyek yang dibiayai APBD Kota Bandar Lampung, dan menyiapkan laporan lengkap untuk masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Toni Bakri menegaskan, aksi orasi ini bukan sekadar protes, tetapi juga upaya membangun kesadaran publik agar proyek pemerintah dapat tepat sasaran dan berkualitas
“Aksi kami adalah suara rakyat. Kami ingin pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya formalitas proyek tanpa hasil,” pungkas Toni Bakri.
Koalisi GERAM menekankan bahwa mereka siap menempuh jalur hukum jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah kota. Aksi orasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Wali Kota Bandar Lampung dan Dinas PU untuk memperbaiki pengawasan proyek, meningkatkan transparansi, dan menegakkan akuntabilitas bagi seluruh pejabat terkait.
(Napi)
0 Komentar