Kegiatan tersebut rencananya akan digelar pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, dengan pelaksanaan teknis menunggu rilis resmi dari HIPMI Provinsi Lampung dan BPC HIPMI Lampung Timur.
Agenda ini menghadirkan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI, serta perwakilan dari Kejati Lampung, sebagai upaya penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ketua Penyelenggara kegiatan, Hendra Apriyanes yang akrab disapa Anes, menjelaskan bahwa sosialisasi ini dirancang secara sistematis dan dibagi ke dalam dua sesi utama.
“Sesi pertama akan difokuskan pada pembahasan dinamika dan tantangan tata kelola di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Lampung Timur,” ujar Anes.
Sesi tersebut akan melibatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan pelaku usaha se-Lampung Timur. Menurut Anes, keterlibatan birokrasi dan sektor swasta dalam satu forum menjadi langkah strategis untuk menciptakan hubungan kerja yang bersih dan profesional.
“Kami ingin memastikan relasi antara birokrasi dan pengusaha lokal berjalan secara sehat, transparan, dan bebas dari praktik koruptif,” tegasnya.
Sementara itu, sesi kedua dirancang dengan cakupan yang lebih luas. Panitia berencana mengundang seluruh kepala daerah dan pimpinan legislatif se-Provinsi Lampung. Forum ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan komitmen integritas antar-pemimpin daerah di Bumi Ruwa Jurai.
Terkait teknis dan pendalaman materi sesi kedua, Anes menyampaikan bahwa koordinasi lintas institusi terus dilakukan secara intensif, khususnya dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
“Untuk rincian materi dan teknis pelaksanaan sesi kedua, dapat berkoordinasi langsung dengan Ketua BPC HIPMI Lampung Timur, Fitra Aditia Irsyam. Saat ini beliau tengah melakukan komunikasi intensif dengan pihak Gubernur Lampung terkait persiapan kegiatan yang melibatkan seluruh kepala daerah,” jelasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi anti-korupsi yang dikemas secara komprehensif dan berjenjang ini, diharapkan Provinsi Lampung mampu memperkuat fondasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, baik di tingkat kabupaten maupun lintas daerah.
(M.Nasir)
0 Komentar