Kepala Dusun V Cimemen, Jepri, dan Ketua RT 02, Ranto, membenarkan bahwa proyek drainase tersebut memang telah mengantongi izin lingkungan. Namun ironisnya, selama proses pekerjaan berlangsung, pengawasan dinilai sangat minim, baik dari aparat lingkungan maupun dinas teknis terkait.“Pekerjaannya izin dengan kami. Tapi saat dikerjakan, kami hanya sempat lewat melihat, tidak lama. Setelah selesai barulah kami cek langsung,” ungkap Kadus Jepri kepada TransparanLampung, Jumat (2/1/2026).
Hasil pengecekan pasca pekerjaan mengungkap sejumlah kejanggalan serius. Di sepanjang saluran drainase, ditemukan banyak pasangan batu yang tidak terisi adukan secara sempurna, bahkan terkesan hanya ditempel. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan daya tahan bangunan dan efektivitas fungsi drainase ke depan.
“Banyak batu yang kosong adukannya. Kualitasnya kurang baik. Ini jelas karena kurangnya pengawasan dari dinas terkait,” tegas Jepri.
Ketua RT 02, Ranto, menilai masyarakat berada di posisi paling dirugikan apabila proyek drainase yang menggunakan anggaran negara dikerjakan tanpa standar mutu.
“Baik atau buruknya drainase ini, kami masyarakat yang menikmati dan merasakan dampaknya. Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki,” ujarnya.
Warga mendesak agar instansi teknis terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memerintahkan perbaikan ulang bila ditemukan pelanggaran spesifikasi. Mereka menilai pembiaran hanya akan membuka ruang kerugian keuangan negara dan kegagalan fungsi drainase.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun dinas terkait belum memberikan klarifikasi resmi.
(Tim)
0 Komentar