KNPI Soroti Wacana Pemakzulan Presiden Prabowo, Tegaskan Kinerja Pemerintah Nyata
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menyatakan bahwa demokrasi Indonesia telah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas, sehingga upaya pemakzulan tidak seharusnya didorong melalui tekanan jalanan maupun opini yang dinilai provokatif.
“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya.
Ia mengaku heran dengan narasi yang berkembang di ruang publik, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun dinilai telah menunjukkan sejumlah capaian.
Menurut Haris, publik seharusnya melihat kinerja pemerintah secara objektif dan tidak terpengaruh oleh opini yang dinilai menyesatkan.
“Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir pihak,” katanya.
Haris menyebut, salah satu capaian yang patut diapresiasi adalah penguatan komitmen pemberantasan korupsi melalui sinergi aparat penegak hukum. Selain itu, langkah pemerintah dalam menertibkan praktik mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal juga dinilai sebagai bentuk keberanian negara dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya alam.
“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegasnya.
Di sektor lain, KNPI menilai pemerintah juga menunjukkan progres dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Program hilirisasi industri, lanjut Haris, juga terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Semua program berjalan sesuai harapan, sehingga tidak tepat jika disebut gagal,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah dinilai tetap konsisten menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara.
Atas dasar tersebut, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah.
“Pemuda Indonesia akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden hingga akhir masa jabatannya,” kata Haris.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui jalur konstitusional.
“Jika ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.(*)
