Jalan Daerah Lampung Makin Mantap, Dorong Logistik Lancar dan Buka Akses Pusat Pertumbuhan Baru
Program IJD merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan di daerah. Melalui program ini, konektivitas antarwilayah diperkuat guna memperlancar distribusi logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil.
Secara nasional, pelaksanaan IJD Tahun 2025 mencakup penanganan jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi. Sementara di Provinsi Lampung, program tersebut menjangkau total 51,10 kilometer pada 15 ruas jalan strategis di berbagai kabupaten dan kota.
Dari keseluruhan pekerjaan tersebut, sebanyak tujuh paket ruas jalan dengan total panjang 19,48 kilometer telah selesai dan diresmikan. Ketujuh ruas tersebut meliputi:
Simpang Korpri – Purwotani 1 (1,99 km)
Simpang Korpri – Purwotani 2 (1,69 km)
Pekurun Udik – Talang 16 (4,00 km)
Sekincau – Waspada (2,90 km)
Sedayu – Tugu Papak (0,73 km)
Raman Aji (Simpang NV) – Kota Raman (7,25 km)
Teuku Cik Ditiro – Bandar Lampung (0,92 km)
Penyelesaian ruas-ruas jalan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain memperkuat konektivitas antarwilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas jalan juga memperlancar distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok, menekan biaya logistik, serta membantu menjaga stabilitas harga di pasaran.
Keberadaan jalan yang lebih baik turut meningkatkan efisiensi waktu tempuh, memperkuat kemantapan jalan daerah, dan membuka akses menuju berbagai kawasan strategis, mulai dari pusat kota, sentra produksi pertanian, kawasan industri, hingga destinasi wisata.
Salah satu dampak penting dari program ini adalah terbukanya akses menuju kawasan pengembangan Kota Baru dan kawasan industri di Lampung Selatan melalui ruas Simpang Korpri–Purwotani. Kawasan tersebut diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
"Ini salah satu bentuk kolaborasi. Kita terus mendorong agar program Inpres Jalan Daerah diperbanyak di Provinsi Lampung, terutama untuk jalan provinsi maupun jalan kabupaten," ujarnya kepada awak media.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta, termasuk melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penanganan dan peningkatan kualitas ruas jalan di berbagai daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, pembangunan infrastruktur jalan diharapkan semakin memperkuat daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan.
(*)
