Putusan MA 337 K/TUN/2016 Diklaim Jadi Dasar Kuasai Tanah, Siti Zulaiha: Baca Amar Putusan
Menurut Siti Zulaiha dan/atau kuasa hukumnya, amar putusan MA tanggal 18 Oktober 2016 secara tegas menyatakan menolak permohonan kasasi M. Rohim dan Siti Zulaiha, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp500 ribu.
Mereka menegaskan, amar putusan tersebut tidak memuat perintah yang menyatakan pihak tertentu sebagai pemilik tanah, memerintahkan pengosongan tanah, maupun memberikan kewenangan untuk melakukan penguasaan fisik secara sepihak.
“Berbeda antara mengatakan kasasi Siti Zulaiha ditolak dengan mengatakan kami memenangkan perkara dan berhak menduduki tanah secara paksa. Kedua hal tersebut tidak sama secara hukum,” tegasnya.
Pihak Siti Zulaiha juga meminta Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melakukan verifikasi objek tanah, meliputi sertipikat, surat ukur, peta pendaftaran, koordinat, batas, luas dan letak fisik bidang.
Menurut mereka, persoalan utama bukan hanya siapa yang mengklaim memiliki hak, tetapi apakah tanah yang dikuasai di lapangan benar-benar sesuai dengan objek yang tercatat dalam data pertanahan.
“Kami tidak meminta BPN membatalkan sertipikat siapa pun. Kami meminta data pertanahan diverifikasi secara objektif,” ujarnya.
Siti Zulaiha dan/atau kuasa hukumnya juga menyerukan agar seluruh pihak tidak melakukan intimidasi, kekerasan, perusakan tanda batas maupun penguasaan tanah secara sepihak.
“Kami menghormati putusan pengadilan, tetapi amar putusan harus dibaca sebagaimana bunyinya, bukan ditafsirkan melampaui apa yang sebenarnya diputus,” pungkasnya.(Red)
