Dokumen Uji Laboratorium Proyek Pengaman Pantai Jadi Sorotan, MTM Lampung Tempuh Sengketa KIP
transparanlampung.com///BandarLampung----Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu pilar krusial dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, termasuk di wilayah Provinsi Lampung. Setiap proyek fisik yang dikerjakan oleh instansi pemerintah maupun badan publik memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi elemen mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan jaminan hukum yang kuat bagi setiap warga negara dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan serta penggunaan anggaran negara secara terbuka.
Namun, dalam praktiknya, gesekan antara masyarakat atau lembaga pengawas dengan badan publik seringkali tidak dapat dihindari, terutama ketika terjadi perbedaan persepsi terkait pemenuhan hak atas informasi. Salah satu contoh nyata dari dinamika penegakan transparansi informasi ini terlihat jelas dari langkah hukum yang ditempuh oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi Lampung terhadap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. Perselisihan ini bermula dari permohonan data dan klarifikasi teknis yang dilayangkan oleh pihak MTM Lampung mengenai dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan pengaman pantai, yang pada akhirnya bermuara pada proses penyelesaian sengketa resmi di hadapan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung.
Kronologi Lengkap Sengketa Informasi Publik di KIP Lampung
Proses hukum administratif yang kini tengah bergulir di KIP Provinsi Lampung tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui serangkaian tahapan prosedural yang ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan catatan resmi lembaga pengawas tersebut, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ini secara resmi disampaikan oleh LSM MTM Provinsi Lampung pada awal bulan lalu, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2026. Permohonan tersebut ditujukan langsung kepada pihak teradu, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Provinsi Lampung, menyusul kebuntuan komunikasi terkait permintaan dokumen uji laboratorium dan lampiran kontrak kerja proyek konstruksi.
Sejak diterimanya berkas permohonan tersebut, jajaran kesekretariatan KIP Provinsi Lampung langsung bergerak cepat untuk melakukan serangkaian verifikasi administratif dan substantif. Berdasarkan keterangan dari Miftah, salah satu staf kantor KIP Provinsi Lampung, dokumen permohonan tersebut telah diterima dan melalui proses pemeriksaan awal yang teliti. Pihak KIP kemudian merampungkan seluruh tahapan verifikasi berkas pengajuan sengketa dari pemohon pada tanggal 13 Oktober 2026. Setelah dinyatakan memenuhi aspek administratif awal, panitera KIP Lampung segera mencatatkan perkara tersebut ke dalam buku register resmi dan menerbitkan akta registrasi sengketa informasi dengan nomor registrasi: 016/X/KIProv-LPG-PS/2026 yang bertanggal 6 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Miftah menjelaskan bahwa penanganan sengketa informasi ini melibatkan tim ahli independen yang akan mempelajari substansi perkara selama jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Tim ahli akan mengkaji secara mendalam apakah materi sengketa tersebut telah masuk ke dalam kategori informasi yang wajib dibuka untuk umum berdasarkan ketentuan UU KIP. Apabila berkas dan substansi sengketa dinyatakan lengkap serta memenuhi seluruh persyaratan hukum formal, pihak KIP akan segera menginformasikan jadwal persidangan awal kepada kedua belah pihak untuk memulai proses mediasi maupun ajudikasi non-litigasi.
Akar Permasalahan: Dugaan Penyimpangan Proyek Pengaman Pantai
Di balik bergulirnya proses registrasi sengketa di KIP Provinsi Lampung, terdapat latar belakang persoalan teknis di lapangan yang menjadi pemicu utama langkah hukum yang diambil oleh LSM MTM Lampung. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Ketua MTM Provinsi Lampung, Ashari Hermansyah, kepada awak media di Bandar Lampung, sengketa informasi ini berawal dari penelusuran lembaganya terhadap pelaksanaan proyek fisik yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2026. Proyek yang menjadi sorotan utama adalah pekerjaan pembangunan pengaman pantai Mandiri Sejati yang terletak di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
Dalam pandangan MTM Lampung, terdapat indikasi dan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan teknis di lapangan, khususnya terkait kualitas material bangunan yang digunakan. Untuk menguji kebenaran dugaan tersebut secara objektif dan berbasis data ilmiah, pihak MTM Lampung melayangkan surat permohonan informasi serta konfirmasi resmi kepada pihak BBWS Mesuji Sekampung selaku instansi penanggung jawab proyek. Dalam surat konfirmasi tersebut, MTM Lampung meminta agar pihak termohon dapat memberikan dokumen pendukung yang valid, termasuk di antaranya adalah hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa material pekerjaan—khususnya komponen buis beton—telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, serta salinan lampiran kontrak kerja yang sah.
Namun, upaya persuasif melalui jalur permohonan informasi awal tersebut menemui jalan buntu. Hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pihak BBWS Mesuji Sekampung baru memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp tertanggal 11 Agustus 2026, dengan nomor surat: SA040/B/Bbws2.b/2026/040 perihal konfirmasi, yang dikirimkan sekitar pukul 16.20 WIB dan ditandatangani oleh Kepala SNVT PJSA Mesuji Sekampung, Samuel Wahyuratmoko. Bagi pihak MTM Lampung, jawaban klarifikasi yang diberikan melalui pesan singkat tersebut dinilai sangat tidak memuaskan dan tidak menjawab substansi permintaan data secara transparan.
Tanggapan Atasan PPID dan Surat Keberatan Pemohon
Menanggapi jawaban klarifikasi yang dinilai tidak memadai dari pihak BBWS Mesuji Sekampung, MTM Lampung tidak tinggal diam. Sesuai dengan mekanisme baku yang diatur dalam UU KIP, pemohon kemudian meningkatkan status penanganan masalah dengan melayangkan Surat Keberatan Resmi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Termohon pada tanggal 12 Agustus 2026. Surat keberatan tersebut terdaftar secara resmi dengan nomor: DIR-B.268/UM-MTM.LPG/VIII/2026 dengan perihal Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik, di mana pokok permasalahan difokuskan pada permintaan informasi yang ditanggapi tidak sesuai dengan substansi isi permintaan.
Dalam dokumen surat keberatan tersebut, MTM Lampung membedah dua poin utama yang disampaikan oleh pihak termohon dalam surat jawaban nomor SA040/B/Bbws2.b/2026/040. Pertama, pihak BBWS Sekampung menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan bahan material yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian kerja atau kontrak kerja. Kedua, pihak termohon sempat menyatakan bahwa hingga tanggal dikeluarkannya jawaban tersebut, pihaknya belum menerima surat dari MTM Lampung dengan nomor: DIR-B.262/UM-MTM.LPG/VII/2026 tertanggal 28 Juli 2026 perihal konfirmasi dugaan penyimpangan pembangunan pengaman pantai Mandiri Sejati di Kabupaten Pesisir Barat.
Menyikapi dalih dan penjelasan yang disampaikan oleh pihak BBWS Mesuji Sekampung tersebut, Ashari Hermansyah selaku Ketua MTM Lampung menegaskan bahwa argumen termohon sangat keliru dan bertolak belakang dengan fakta pengiriman dokumen. Perbedaan penafsiran dan ketidakpastian administratif inilah yang mendorong MTM Lampung untuk membawa persoalan tersebut ke ranah sengketa informasi publik yang lebih formal di bawah yurisdiksi KIP Provinsi Lampung. Menurut Ashari, langkah ini merupakan prosedur konstitusional yang sah untuk menguji keterbukaan badan publik dalam mengelola informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan penggunaan uang negara.
Tinjauan Yuridis: Sanksi Pidana dan Batas Ketentuan UU KIP
Langkah tegas yang diambil oleh LSM MTM Lampung dalam membawa kasus ini ke KIP Provinsi Lampung didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Bab XI yang mencakup Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, telah diatur secara terperinci mengenai berbagai bentuk sanksi pidana bagi badan publik maupun perseorangan yang dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada badan publik yang dapat menyembunyikan informasi publik yang bersifat terbuka untuk umum, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis negara.
Berikut adalah rincian ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam UU KIP yang menjadi bagian dari acuan hukum pengawasan transparansi:
Pasal 51 (Informasi Melawan Hukum): Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
Pasal 52 (Badan Publik Tidak Menyediakan Informasi): Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berkala, serta-merta, setiap saat, atau yang wajib dikabulkan melalui pengadilan/Komisi Informasi sehingga merugikan orang lain, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
Pasal 53 (Merusak, Menghilangkan, atau Mengubah Dokumen): Setiap orang yang dengan sengaja menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengeluarkan dokumen atau informasi publik dari tempat yang seharusnya dengan maksud menghilangkan akses informasi publik, diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 54 Ayat (1) (Mengakses Informasi Dikecualikan): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, atau memberikan informasi publik yang dikecualikan (rahasia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 55 (Memberikan Informasi Palsu atau Menyesatkan): Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi publik yang palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
Penerapan sanksi yang tegas ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukanlah sekadar imbauan moral, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi serius bagi para penyelenggara negara. Dengan telah diterbitkannya akta registrasi sengketa oleh KIP Provinsi Lampung, publik kini menantikan bagaimana proses persidangan dan mediasi lanjutan akan memutuskan sengketa informasi antara MTM Lampung dan BBWS Mesuji Sekampung, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Bumi Ruwa Jurai.(
(*)
