transparanlampung.com//Bandar Lampung-----DPRD Lampung mewanti-wanti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Lampung tak efisiensi anggaran belanja wajib ke masyarakat.
Oleh karena itulah Komisi II DPRD Lampung memanggil sejumlah OPD Pemprov Lampung untuk mengetahui anggaran apa saja yang diefisiensi.
Pemanggilan DPRD Lampung terhadap OPD tersebut dikemas dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Ada sebanyak 10 OPD Pemrov Lampung yang mengikuti RDP di DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki mengatakan RDP untuk mempelajari program kegiatan masing-masing OPD yang menjadi mitra Komisi II.
Terutama terkait efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo.
Ada 10 OPD yang ikut RDP dengan Komisi II DPRD Lampung. Rincinya lima OPD di hari Rabu (12/2/2025) dan lima lagi di Kamis (13/2/2025).
Pada hari Rabu (12/2/2025) yang mengikuti RDP di antaranya Dinas Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas UMKM dan Perdagangan.
"Untuk hari ini (Kamis) kita RDP dengan Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkunan Hidup dan Biro Perekonomian," ungkap Ahmad Basuki Kamis, (13/2/2025).
Anggota DPRD Fraksi PKB ini mengatakan, RDP tersebut dilakukan agar Komisi II mengetahui secara detail apa saja yang diefisiensi oleh OPD.
Menurutnya, hal ini bertujuan agar belanja wajib ke masyarakat tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran ini.
"Jika yang diefisiensi belanja wajib kepada masyarakat dan anggaran hanya tersisa untuk gaji dan tunjangan, artinya dinas tersebut tidak menjalankan program apapun," jelasnya.
Pria yang akrab disapa Abas ini pun mencontohkan terdapat OPD yang hanya memkliki anggaran senilai Rp 1 miliar per tahun untuk kebutuhan pelayanan masyarakt.
"Seperti Dinas UMKM, setelah diefisiensi anggaran, sebesar Rp 16 miliar itu dialokasikan untuk gaji dan tunjangan Pegawai, sementara hanya sekitar Rp 1,1 miliar untuk belanja atau bantuan kepada masyarakat," ( * )
0 Komentar