Dalam aksi tersebut, para pendidik yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menuntut pemerintah provinsi dan DPRD Lampung memperjuangkan nasib mereka agar dapat masuk dalam regulasi baru sebagai tenaga honorer paruh waktu.
Salah satu koordinator aksi menyampaikan kekecewaannya karena hingga kini mereka yang telah mengabdi lebih dari 13 hingga 20 tahun tidak diakomodasi dalam regulasi tenaga honorer.
“Sepertinya kami dianaktirikan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Lampung. Di sekolah kami dituntut bekerja sebaik-baiknya, tetapi di sisi lain kami tidak diberi ruang untuk memiliki masa depan yang lebih baik sebagai tenaga pendidik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya kecewa lantaran aspirasi mereka tidak direspons dengan baik oleh DPRD Lampung. “Kepada siapa lagi kami harus mengadu, kalau bukan kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD ini,” tegasnya.
Para tenaga pendidik juga berharap rekan-rekan media massa dapat menyampaikan aspirasi mereka agar didengar pemerintah provinsi maupun anggota DPRD. “Kami hanya ingin suara kami, keluhan kami, dan nasib kami diperjuangkan hingga ada kejelasan mengenai masa depan kami,” pungkasnya.(*/Ipan)
0 Komentar