Dinsos Lampung Tengah Siapkan Asesmen Door to Door, Targetkan Nol Kemiskinan Ekstrem
Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah, Ari Nugraha Mukti, menyampaikan bahwa saat ini program tersebut masih dalam tahap awal, yakni penyusunan instrumen kerja dan pematangan konsep pelaksanaan. Program direncanakan mulai berjalan pada bulan depan.
“Pelaksanaannya dijadwalkan mulai bulan depan. Saat ini kami masih dalam tahap diskusi dan penyusunan instrumen yang akan digunakan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan, wilayah Komering Agung ditetapkan sebagai lokasi perdana atau pilot project pelaksanaan program. Pendataan di wilayah tersebut ditargetkan rampung pada Mei 2026.
“Kita awali dari jantung ibu kota, yaitu Komering Agung. Targetnya pada bulan Mei data sudah tersusun rapi dan valid,” jelasnya.
Program ini merupakan inovasi baru yang diharapkan dapat segera diluncurkan secara resmi oleh pimpinan daerah. Dalam pelaksanaannya, seluruh unsur pilar sosial akan dikerahkan secara maksimal, mulai dari pendamping sosial hingga aparat pemerintahan setempat.
Pendataan dilakukan melalui pendekatan langsung ke masyarakat guna melakukan verifikasi kelayakan serta mengidentifikasi kebutuhan layanan dasar. Data yang terkumpul nantinya akan diolah dan didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Metodenya door to door, kami lakukan verifikasi kelayakan dan pemetaan kebutuhan layanan dasar. Setelah data terkumpul, akan kami olah dan distribusikan kepada stakeholder yang berwenang,” terangnya.
Adapun bentuk intervensi yang disiapkan mencakup berbagai sektor, antara lain bantuan sosial seperti PKH, bantuan sembako, BLT Dana Desa, hingga Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu juga meliputi jaminan kesehatan (PBI), program bedah rumah, bantuan alat disabilitas, serta program pemberdayaan sosial.
Terkait pendanaan, Ari menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pendataan ini. Seluruh pelaksanaan akan dioptimalkan melalui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah berjalan.
“Kami tidak mengusulkan anggaran khusus. Semua akan dimaksimalkan melalui tupoksi agar tetap efektif,” katanya.
Untuk memastikan transparansi serta mencegah potensi penyimpangan data, Dinas Sosial melibatkan seluruh unsur pemerintahan di tingkat bawah, mulai dari lurah, perangkat kampung, camat, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
“Seluruh unsur kami libatkan untuk memastikan data valid dan menghindari potensi ‘permainan’,” tegasnya.
Saat ini tercatat sebanyak 253 keluarga masuk dalam kategori desil 1 di wilayah Komering Agung. Pemerintah menargetkan seluruh keluarga tersebut dapat terakses bantuan secara menyeluruh, bahkan menargetkan tercapainya nol persen kemiskinan ekstrem.
“Target utama kami adalah tidak ada satu pun keluarga desil 1 yang terlewat dari akses bantuan. Bahkan kami menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen,” pungkasnya.
(Nur)
