Aspeknas Lampung Soroti Kualitas Proyek, Minta Praktik “Pinjam Bendera” Dihentikan
Hal itu disampaikan Ronal saat diwawancarai tim media di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026).
Menurut Ronal, kualitas proyek tidak cukup dilihat dari selesainya pekerjaan. Kemampuan teknis, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, serta rekam jejak perusahaan harus menjadi pertimbangan.
“Dinas-dinas di Provinsi Lampung serta instansi vertikal harus profesional. Jangan memberi ruang kepada pihak yang tidak jelas rekam jejaknya. Pekerjaan konstruksi menyangkut keselamatan masyarakat dan kwalitas pembangunan,” tegas Ronal.
Ia juga menyoroti dugaan praktik “pinjam bendera”, yakni perusahaan yang secara administratif tampil sebagai pelaksana, sementara pekerjaan di lapangan diduga dilakukan pihak lain.
“Perusahaan konstruksi bukan sekadar papan nama. Harus ada tenaga ahli, pengalaman, kemampuan teknis, peralatan, dan tanggung jawab hukum,” ujarnya.
Ronal meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan lebih teliti memeriksa kemampuan perusahaan, bukan hanya kelengkapan dokumen.
“Dokumen bisa terlihat sempurna, tetapi kondisi lapangan tidak bisa berbohong,” katanya.
Menurut Ronal, Lampung memiliki banyak perusahaan konstruksi profesional yang telah membangun reputasi selama bertahun-tahun. Jangan sampai mereka kalah bersaing akibat praktik yang tidak sehat.
“Industri konstruksi tidak boleh dikotori praktik yang membuat perusahaan profesional kalah dengan mereka yang hanya mengandalkan kedekatan atau permainan di balik layar,” tegasnya.
Ronal menambahkan, setiap rupiah APBD dan APBN harus menghasilkan pembangunan berkualitas. Proyek yang cepat rusak hanya akan membebani masyarakat dan pemerintah melalui biaya perbaikan.
“Pada akhirnya masyarakat kembali membayar. Pertama melalui pajak, kemudian melalui biaya perbaikan. Yang paling mahal ketika pekerjaan buruk mengancam keselamatan masyarakat,” pungkas Ronal.
(Napi)
