Sorotan publik tak hanya tertuju pada buruknya kualitas fisik proyek, namun juga pada sikap pejabat teknis Dinas PU yang terkesan alergi terhadap wartawan. Upaya konfirmasi awak media kepada Kabid PSDA dan PPTK terkait proyek drainase, termasuk di kawasan Taman Kalfataru, berujung tanpa jawaban.
Pada Senin (27/1/2026), awak media mendatangi kantor Dinas PU Kota Bandar Lampung untuk meminta klarifikasi. Namun alih-alih mendapat penjelasan, wartawan justru diminta menunggu di luar ruangan. Tak lama kemudian, Kabid PSDA dan PPTK keluar dengan tergesa-gesa tanpa memberikan keterangan, diduga sengaja menghindari konfirmasi.
Ironisnya, nomor kontak wartawan yang sebelumnya digunakan untuk konfirmasi diketahui telah diblokir oleh PPTK. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk penghindaran dan penghalangan terhadap tugas jurnalistik.
Sebelumnya, proyek drainase di Taman Kalfataru menuai kritik karena diduga dikerjakan tanpa pembongkaran struktur lama, kualitas pekerjaan yang buruk, serta tidak dilengkapi papan informasi proyek, yang seharusnya menjadi kewajiban dalam penggunaan anggaran publik.
Media menilai, sikap tertutup dan menghindar dari pejabat teknis justru memperkuat dugaan bahwa persoalan proyek drainase tidak berdiri sendiri, melainkan berpotensi terjadi secara sistemik.
Media mendesak Wali Kota Bandar Lampung segera turun tangan, mengevaluasi kinerja Kabid PSDA dan PPTK, serta memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek drainase Dinas PU. Aparat pengawasan internal maupun APH juga diminta tidak tinggal diam.
Pers bekerja berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999. Setiap upaya menghindari atau menghalangi konfirmasi publik patut dipertanyakan dan wajib diuji secara terbuka. Media memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
(Tim)
0 Komentar