ALAM BAKA Demo di Danantara, Desak Audit PTPN I dan Evaluasi KDMP-KNMP
Dalam aksinya, ALAM BAKA mendesak audit menyeluruh terhadap tata kelola aset PTPN I Regional 7, termasuk lahan HGU di kawasan Trikora Afdeling 5, 6, dan 7 yang diduga dimanfaatkan pihak ketiga tanpa transparansi yang jelas.
Koordinator Aksi ALAM BAKA, Nopiyanto, juga menyoroti dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lahan PTPN I Regional 7 di Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, dan Baradatu, Way Kanan.
Menurutnya, aktivitas yang disebut telah berlangsung sekitar 1,5 tahun itu melibatkan puluhan alat berat dan ratusan mesin dompeng. ALAM BAKA memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun hingga Rp1,5 triliun. Angka tersebut, kata dia, perlu diverifikasi melalui audit lembaga berwenang.
ALAM BAKA juga meminta aparat mengusut dugaan keterlibatan pemodal, pengendali, pemasok alat, serta jaringan pendanaan PETI. Mereka turut meminta Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengaudit distribusi Solar JBT yang diduga digunakan untuk aktivitas tambang ilegal.
“Jika aset negara bisa dikuasai, tambang ilegal bisa berjalan, dan BBM subsidi diduga mengalir ke aktivitas ilegal, maka pertanyaan publik sederhana: di mana pengawasan negara?” tegas Nopiyanto.
Selain persoalan PTPN I, ALAM BAKA meminta pemerintah mengevaluasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Lampung.
ALAM BAKA menilai capaian jumlah koperasi, gerai, dan pembangunan fisik tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan. Transparansi anggaran, pengadaan, keberlanjutan usaha, serta manfaat bagi masyarakat desa dan nelayan harus menjadi indikator utama.
Untuk itu, ALAM BAKA mendesak audit anggaran dan pengadaan KDMP-KNMP, membuka data kontrak dan pelaksana pekerjaan, serta memperkuat pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan, monopoli, mark-up, dan praktik KKN.
“KDMP bukan sekadar angka, KNMP bukan sekadar bangunan. Uang negara wajib transparan dan program rakyat wajib bermanfaat,” ujar Nopiyanto.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi dari Danantara, PTPN I Regional 7, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, dan kementerian/lembaga terkait tuntutan ALAM BAKA belum diperoleh.
(*)
