Desakan Mundur Wali Kota Menguat, Sorotan Tajam pada Penanganan Banjir di Bandar Lampung
Menurut Ashari, peristiwa banjir yang terjadi saat ini bukanlah kejadian baru, melainkan berulang dari tahun ke tahun. Ia menilai Wali Kota Eva Dwiana belum memiliki konsep yang jelas dan komprehensif dalam menangani persoalan banjir di Bandar Lampung.
“Banjir terjadi hampir di seluruh kecamatan, dengan dampak kerugian material dan immaterial yang dirasakan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai,” ujarnya.
Ashari juga menyoroti fokus pembangunan Pemerintah Kota yang dinilai lebih condong pada pembangunan gedung, jalan, serta kegiatan keagamaan, sementara program penanganan banjir terkesan terabaikan.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2025, pihaknya telah melakukan survei dan investigasi terhadap 33 proyek infrastruktur. Hasilnya, sebagian besar proyek didominasi pembangunan gedung dan jalan, dengan minimnya pekerjaan drainase. Bahkan, beberapa proyek tersebut saat ini tengah dalam proses audit oleh BPK RI Perwakilan Lampung.
Untuk tahun 2026, berdasarkan data dari laman SIRUP LKPP, proyek-proyek yang direncanakan oleh Dinas PU masih didominasi pembangunan jalan dan gedung, termasuk lanjutan pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Lampung dan RSUD dengan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
Ashari juga menyinggung janji kampanye Wali Kota terkait rencana pengalihan aliran sungai sebagai solusi banjir yang hingga kini belum terealisasi. “Seharusnya pemerintah lebih fokus pada pembenahan sistem drainase perkotaan yang menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur seperti jembatan di aliran sungai sekitar Perumahan Arinda, Tanjung Senang, dinilai masih terbatas dan belum menyentuh titik-titik strategis di pusat kota yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi.
Saat ini, LSM MTM tengah melakukan analisis dan pemantauan terhadap rencana serta realisasi anggaran infrastruktur ke depan. Ashari menilai sejumlah proyek yang tercantum masih belum menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir.
Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung disebut telah menganggarkan beberapa program penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Bandar Lampung. Namun, Ashari menyayangkan kurangnya transparansi terkait lokasi pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung juga diketahui mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi Way Kandis. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah provinsi terhadap penanganan banjir di kota.
Ashari turut mendesak DPRD Kota Bandar Lampung agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagai representasi masyarakat.
“Atas berbagai persoalan tersebut, kami meminta Wali Kota Eva Dwiana untuk segera mundur dari jabatannya. Secara ilmiah, kondisi lingkungan sudah tidak bersahabat, dan banjir yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar cobaan, melainkan sudah menjadi bencana serius,” tegasnya.
Ia juga mengimbau rekan-rekan media untuk terus melakukan konfirmasi dan pendalaman informasi kepada pihak Pemerintah Kota terkait langkah konkret penanganan banjir ke depan.
(Red)
